Persiapan Menghadapi Ketatnya Persaingan kerja, Ini Saran Kadin

Sumber: www.kompas.com

Masyarakat diminta untuk tidak terlalu khawatir akan isu membanjirnya tenaga kerja asing (TKA) yang ada di Indonesia. Sebab, menurut laporan Kadin Indonesia, jumlah TKA di Indonesia pada 2019 porsinya sangat sedikit. Yakni, hanya 0,03% terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia. 

Saat ini, jumlah TKA yang bekerja di berbagai sektor industri dan jasa di Indonesia sekitar 98.000 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja Indonesia, menurut rilis BPS, mencapai 130 juta orang. Itu artinya, keberadaan TKA tidak perlu ditakutkan karena terlalu kecil untuk jadi ancaman bagi tenaga kerja lokal. 

Punya Keahlian Khusus

 

Meskipun demikian, Kadin meminta pemerintah agar TKA yang masuk ke Indonesia memiliki keahlian khusus. Pemerintah belum lama ini mengeluarkan kebijakan baru yang mempermudah TKA bekerja di Indonesia, yakni aturan tentang jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing. 

Aturan tersebut dinilai terlalu longgar, sehingga Kadin meminta pemerintah agar TKA yang masuk ke berbagai bidang pekerjaan harus memenuhi syarat, seperti memiliki keahlian khusus. Tak salah jika sebagai bentuk kewaspadaan, bahwa semakin dibukanya posisi atau jabatan tertentu kepada TKA akan semakin mempersempit ruang gerak pekerja lokal. 

Apalagi, sesuai aturan baru, pemerintah justru mempermudah investasi asing di Indonesia. Hal ini juga patut diwaspadai karena bukan tidak mungkin investor akan “memboyong” tenaga kerja dari negaranya untuk bekerja di Indonesia. Intinya, dunia usaha menyambut baik investor masuk ke Indonesia, namun harus diikuti kebijakan TKA di Indonesia yang jelas. 

Kadin Indonesia menilai ada sektor-sektor yang tidak bisa dimasuki oleh TKA, kalau sektor tersebut menyangkut kedaulatan negara dan hajat hidup orang banyak. Misalnya, sektor telekomunikasi serta sektor strategis lainnya. 

Tingkatkan Kompetensi

 

Peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja lokal adalah syarat mutlak yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama dunia usaha agar mereka bisa bersaing dengan TKA. Pekerja lokal tidak bisa selamanya “berlindung di balik undang-undang” untuk mencegah masuknya TKA di Indonesia. Di era pasar bebas, pemerintah tidak bisa melarang TKA masuk ke Indonesia. 

Satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Pemerintah telah melakukan peningkatan kompetensi pekerja lokal melalui pendidikan vokasi. Sayangnya, mereka belum mendapat sertifikasi. Untuk itu, pendidikan vokasi harus terus digalakkan. 

Pendidikan vokasi bisa dilakukan di berbagai tempat, misalnya melalui balai latihan kerja milik pemerintah, baik yang ada di pusat maupun daerah. Lembaga pelatihan swasta dan training center industri maupun yang diselenggarakan masyarakat berbasis komunitas juga perlu dilibatkan. Dengan demikian tenaga kerja memiliki banyak pilihan untuk pendidikan vokasi. 

Penyelenggaraan pendidikan vokasi juga menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memastikan tenaga kerja lokal memiliki skill dan kemampuan yang handal. Tak bisa dipungkiri, Indonesia masih dihadapkan pada skill yang rendah, karena sekitar 58% dari angkatan kerja Indonesia sebesar 130 juta masih didominasi oleh lulusan SD dan SMP. 

Untuk menjalankan program vokasi, pemerintah perlu berkoordinasi dan bekerjasama dengan sejumlah pihak, termasuk pelaku industri. Sejumlah balai latihan kerja yang saat ini banyak yang “mangkrak” juga perlu dimaksimalkan untuk menghasilkan tenaga kerja Indonesia yang unggul dan “pilih tanding”. 

Kadin sangat berkepentingan untuk membangun SDM yang unggul dan kompetitif. Bersaing dengan TKA adalah sebuah keniscayaan, sebagai bagian dari perjanjian perdagangan bebas dunia yang sudah diteken pemerintah. Ayo, jangan jadi penonton. Jadilah tuan rumah di negeri sendiri!